WANGI-WANGI – Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat pengarahan percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Gedung Dharma Wanita, Wangi-Wangi, Selasa (30/12/2025).
Sekretaris Utama (Sekum) BGN RI, Brigjen TNI (Purn) Sarwono, menjelaskan bahwa kunjungan kerjanya ke Wakatobi bertujuan untuk mensosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tim Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, tim koordinasi MBG telah dibentuk di tingkat pusat dengan melibatkan 13 kementerian dan lembaga guna membahas berbagai isu strategis. Sementara di tingkat daerah, Bupati berperan sebagai komandan satuan tugas dengan melibatkan seluruh kepala dinas dan instansi terkait.
“Di kabupaten sudah dibentuk posko bersama MBG. Posko ini dapat dipimpin langsung oleh Bupati atau didelegasikan kepada Sekda untuk menampung aspirasi serta menjadi pusat informasi program,” ujar Sarwono.
Ia menambahkan, penerima manfaat program MBG mencakup siswa dari jenjang PAUD hingga SMA, termasuk sekolah keagamaan dan SLB, serta kelompok 3B yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Bahkan, layanan ini juga menjangkau tenaga pendukung seperti guru, penjaga sekolah, kader posyandu, hingga petugas distribusi makanan.
“Jumlah penerima manfaat terus bertambah sehingga kebutuhan pangan juga meningkat,” katanya.
Sarwono menegaskan, pemerintah pusat mendukung melalui penganggaran, sementara pemerintah daerah diharapkan menyiapkan bahan baku pangan. Satu unit SPPG diperkirakan membutuhkan 4–5 ton bahan pangan per bulan.
Untuk menjaga keberlanjutan pasokan, kementerian teknis seperti Kementerian Pertanian akan membantu melalui penyediaan bibit, pupuk, dan pemantauan rantai distribusi. Pemerintah daerah juga diminta menyusun dashboard ketahanan pangan guna memantau kebutuhan dapur MBG.
“Semua kementerian akan turun melakukan pendataan ulang agar pusat dan daerah bisa bersinergi dalam menyukseskan program ini,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Wakatobi, Haliana, menyampaikan bahwa pembangunan SPPG dilakukan melalui mekanisme kemitraan yang terdaftar dalam portal dan yayasan. Di Wakatobi sendiri, potensi pembangunan dapur MBG mencapai 21 unit, terdiri dari 16 dapur mitra dan lima dapur wilayah 3T.
“Alhamdulillah, kami terus memantau progres pembangunan melalui koordinasi dengan korwil SPPG di daerah maupun regional Sultra. Target awal kami, seluruh dapur MBG di Wakatobi sudah aktif pada akhir Desember ini,” ungkapnya.
Namun demikian, Haliana mengakui masih terdapat sejumlah kendala, di antaranya pembangunan dapur oleh yayasan dari luar daerah yang belum terealisasi, serta satu dapur 3T yang belum menunjukkan perkembangan.
“Kami mohon agar segera ada percepatan, karena sebagai penanggung jawab di daerah, kami ingin program ini segera berjalan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Haliana menekankan bahwa keberadaan SPPG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan.
Ia berharap bahan pangan dalam program MBG dapat dipenuhi oleh petani dan peternak lokal, sehingga mampu mendorong perputaran ekonomi dan membuka lapangan kerja di Wakatobi.
“Tujuan Presiden bukan hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah,” pungkasnya.
Tinggalkan komentar
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi ditandai *
